28/12/2017

Refleksi Hari lingkungan Hidup Sedunia

Pada setiap tanggal 5 Juni akan diperingati hari lingkungan hidup sedunia. Sebuah momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan ulang persoalan lingkungan yang saat ini menjadi salah satu masalah yang paling diperhatikan oleh dunia. Perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan dunia bahwa ada masalah serius pada lingkungan dan bumi. Perubahan iklim telah menghadirkan ancaman serius bagi ketersediaan pangan, keamanan dan kenyamanan hidup mahluk di bumi. Tak terkecuali ancaman serius terhadap kehidupan lingkungan laut.

Persoalan lain dari lingkungan laut ialah bagaimana memaksimalkan kekayaan lingkungan laut kita agar dapat menjadi kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui  Indonesia sungguh kaya akan sumber daya alam dari laut. Kelautan dan utamanya penghasilan perikanan menjadi sumber paling potensial untuk dikembangkan. Apabila kelautan dan perikanan dikelola secara profesional niscaya bangsa ini sudah bisa mandiri dan tidak ada lagi cerita rakyat miskin yang merengek-rengek meminta belas kasihan orang lain. Ataupun belas kasihan pemerintah dengan terus-menerus menggantungkan hidup pada bantuan semata.

Memaksimalkan potensi laut
Fakta memperlihatkan, kekayaan laut yang dimiliki bangsa Indonesia nyatanya tak memberi efek yang dominan terhadap kemandirian masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisir. Menurut hasil temuan LIPI, kurang lebih 140 (60 %) rakyat Indonesia tinggal di wilayah pesisir, 80 % diantaranya bergantung pada sumber daya perikanan dan lebih dari separuh nelayan yang hidupnya berada dalam kondisi kemiskinan. Kekayaan yang dimiliki bangsa ini tak lebih hanyalah mitos bagi rakyat miskin.
lingkungan laut/pixabay.com
Lebih ironis lagi, sumber daya kelautan dan perikanan menuju pada kondisi yang kritis. Sekitar 40 %  terumbu karang, pemijahan ikan-ikan dalam kondisi rusak, 34 % kondisi sedang, 22 % dalam keadaan baik, dan hanya 5 % yang tergolong sangat baik. Kabar ini tentunya cukup memprihatinkan kita bersama. Kondisi SDA tergerus, rakyat pun masih terkatung-katung dalam kemiskinan.

Di samping kondisi kelautan kritis, pencurian dan penjarahan ikan oleh pihak asing menjadi problem yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah. Berdasarkan data di pemerintahan sendiri, rata-rata dalam setahun kerugian negara akibat penjarahan ikan oleh nelayan asing mencapai nilai Rp 20 triliun yang melibatkan 1.000 kapal masuk tanpa izin di perairan Natuna (Kepri), Arafura, Sulawesi Utara, dan di berbagai perairan Indonesia lainnya. Setiap tahunnya diperkirakan 1,6 ton ikan Indonesia yang dicuri dari stok ikan nasional sebesar 6,4 juta ton.

Merubah cara pandang
Penting bagi pihak pengelola dan masyarakat merubah cara pandang kita terhadap laut. Menurut Arif Satria (2007 pengelolaan kelautan selama ini  lebih bertumpuk pada persoalan ekonomis an sich. Logika utama yang dipakai dalam memandang laut adalah keuntungan yang besar. Persoalan keberlangsungan di hari depan tak menjadi pertimbangan. Banyak kita jumpai proses penangkapan ikan dengan cara-cara yang tak ramah lingkungan, seperti pengeboman dan banyak pula pengambilan pasir laut yang tampa mempedulikan akibatnya.

Proses eksploitasi ini terus berjalan dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Nilai-nilai etis sudah berganti dengan rasionalitas. Kearifan lokal yang dimiliki tiap-tiap daerah diberangus oleh paradigma positivistik yang rasional. Mereka sudah beranggapan kearifan lokal sudah tak relevan karena tidak bisa terukur dan terbukti secara rasional dan empiris. Padahal bangsa Indonesia yang majmuk ini sarat dengan kearifan-kearifan lokal yang serat dengan pesan moral-etis dan mempunyai cara kerja budaya tersendiri untuk memelihara lingkungan.

Ini semua adalah akibat dari cara pandang antroposentrisme. Paradigma yang menjadikan manusia sebagai pusat dari segalanya yang ada di dunia ini. Nilai-nilai etik tak berlaku selain dari manusia. Pola relasi manusia dengan yang lainya bersifat instrumental, yakni menjadikan alat bagi kepentingan manusia. Segala sesuatu di muka bumi ini seakan dapat diekploitasi sejauh itu menguntungkan bagi manusia. Inilah yang oleh Karef (2002) menjadi sebab utama terjadinya eksploitasi berlebihan sehingga berimplikasi terhadap krisis ekologis.

Pola pendekaan berasaskan moral dalam pembangunan kelautan didasarkan pada realitas relasi moral yang ada dalam ekosistem laut. Realitas itu mendiskripsikan adanya hubungan moral antar manusia, manusia dengan makluk hidup lain dan semua manusia dengan system ekologis . Pendekatan ini mengintegrasikan semua elemen untuk menjaga keutuhan dan keseimbangan sehingga pembagunan berjalan tanpa harus merugikan yang satu dan mengutungkan yang lain.

Pendekatan berbasiskan pada moral mensinergikan kebutuhan ekonomis, sosial dan ekologis. Mengelola lingkungan, terutama kelautan, hanya dengan mengedepankan ekonomis yang terjadi adalah ketimpangan kayak saat ini dengan pelbagai kerugian yang ada. Maka ini adalah pelajaran untuk merekonstruksi pola pendekatan secara lebih etis.

Mensinergikan pola pendekatan itu desentralisasi merupakan suatu kemutlakan. Desentralisasi dengan dukungan kuat dari pemerintah setempat untuk melakukan pendekatan yang berbasiskan pada ekonomi, sosial dan ekologis menjadi penting mengingat tiap-tiap daerah mempunyai potensi ekologis yang berbeda dan pendekatan budaya yang berbeda sehingga membutuhkan peran aktif pemerintah untuk menjaga sinergi.

Peran pemerintah juga dituntut untuk sinergis dalam berpihak terhadap nasib nelayan pesisir yang selama ini belum mendapat perhatian. Pemeritah lokal jangan sampai mengutamakan para komprador-komprador kapitalis selama nelayan berada dalam kondisi kemiskinan. Keberlangsungan sumber daya alam kita dan nasip pelayan sejatinya menjadi pertimbangan utama. Ini butuh keberpihakan politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah. (MR)


EmoticonEmoticon