31/01/2017

Catatan Merah “Sarjana” di Indonesia

Sarjana merupakan gelar yang diberikan bagi akademisi yang sudah menyelesaikan tugas belajar di perguruan tinggi. Sarjana ini memiliki strata atau tingkatan, mulai dari strata satu (1) atau biasa disebut sarjana, strata dua (2) disebut master atau magister dan terakhir strata (3) biasa disebut doktor. Untuk mendapatkan gelar sarjana para akademisi harus menyelesaikan aturan akademik yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi atau universitas tempat belajar, diantaranya pemenuhan jumlah mata kuliah dan tugas akhir berupa skripsi, tesis dan disertasi. Mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat lulus dari kampus umumnya melakukan prosesi akhir yang disebut dengan wisuda.

Wisuda ataupun upacara penerimaan ijazah pastinya merupakan kebanggaan yang didambakan setiap orang. Apalagi ijazah merupakan syarat administrasi untuk mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi di tengah gegap gempitanya gelar sarjana yang saat ini marak di Indoneisa ada catatan penting yang perlu dikritisi, yakni tidak semua sarjana memperoleh gelar secara sah atau legal. Banyak diantaranya masih menggunakan praktik ilegal untuk mendapatkan gelar sarjana. Mulai dari kuliah di PT abal-abal, menyuap dosen untuk mendapat nilai, hingga yang paling ekstrem membeli ijazah abal-abal alias palsu. Beragam persoalan tersebut seakan menjadi cataan merah pendidikan dan universitas di tahun 2016.
sarjana/molaritas.com
Masih segar diingatan di tahun 2015 kemenristekdikti menutup 12 kampus karena tidak memiliki izin operasional dan terbukti memalsukan ijazah. Bahkan sebelumnya ada pengumuman bahwa kemenristekdikti akan menutup 103 kampus bermasalah dan tidak berijin resmi. Kemenristekdikti juga sempat menggerebek PTS di Jawa yang melaksanakan prosesi wisuda sarjana illegal, pihak kampus tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan wisuda. Terdapat juga kasus penerbitan ijazah S1 dan S2 illegal di perguruan tinggi University of Sumatera yang beroperasi di Medan. Kampus ini juga tidak terdaftar di kemenrestekdikti.

Sedangkan pada tahun 2016, sejak Januari hingga Mei, kemenristekdikti telah menutup 13 perguruan tinggi swasta yang dinilai tidak memenuhi standar peraturan pemerintah, terkait pengolaan dan penyelanggaraan perguruan tinggi. Kejadian paling parah di tahun 2016 yakni sebanyak 243 kampus tidak diakui ijazahnya dan tidak diperbolehkan mengikuti seleksi tes CPNS 2016. Kemenristekdikti juga sudah dipastikan pelamar yang berasal dari 243 tersebut tidak akan mendapat pelayanan.

Selain kampus dan ijazah palsu, tahun 2016 diwarnai dengan dicabutnya ijazah pascasarjana salah satu dosen di pulau Kalimantan. Ijazah dosen tersebut dicabut karena dinyatakan oleh kemenristekdikti telah memalsukan ijazah S2 nya yang ia klaim diperoleh dari negara Malaysia. Meski tersangka tetap ngotot bahwa ijazahnya legal dan asli, tetap saja kemenristekdikti mencabut program doctor yang telah diperolehnya.

Mengingat beberapa persoalan di atas sepantasnya pemerintah dan masyarakat mulai berpikir bahwa keberadaan pengangguran di Indonesia, bisa jadi disebabkan salah satunya dari budaya palsu memalsu. Masyarakat sepertinya malas untuk menempuh proses, mereka lebih menyukai perilaku pragmatis, bahkan illegal. Padahal tujuan pendidikan sebenarnya untuk menjadikan manusia dewasa sehingga dapat menjalani kehidupannya dengan layak. Bukan malah sebaliknya, pendidikan dijadikan “alat” untuk tipu- menipu untuk kepentingan personal, sedangkan kecerdasan dijadikan nomor sekian.

Dalam pembukaan UUD 45 termaktub bahwa tujuan pendidikan ialah untuk mencerdaskan bangsa. Sebagaimana diketahui majunya suatu bangsa dan negara sangat ditentukan pendidikannya. Perkembangan pendidikan akan linear dengan laju pembangunan. Pendidikan yang baik dan terarah secara otomatis menciptakan pembangunan di suatu negara menjadi berkembang dan maju. Sebaliknya, pendidikan yang lemah bahkan tersendat mengakibatkan tumbangnya pembangunan suatu Negara. Dari sini jelas digalakkannya pendidikan semata agar pembangunan di Indonesia juga ikut maju. Sarjana diharapakan mencari penyangga utama pembangunan, berkontribusi pada bangsa dan Negara secara nyata dan pasti.

Seyogyanya untuk melahirkan sarjana yang bermutu ini bukan melulu tugas pemerintah. Harus ada dukungan dari luar pemerintah, terutama masyarakat dunia pendidikan. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat sebagus apapun program pendidikan yang dibuat pemerintah akan menjadi percuma. Masyarakat harus juga mampu mengawasi program pemerintah, berikut kecurangan-kecurangan yang mungkin saja terjadi di dunia pendidikan. Masyarakat diharapkan untuk tidak segan melapor, terutama apabila menemui praktek palsu memalsu sebab hal tersebut merupakan bentuk kejahatan. Jangan sampai beragam kecurangan dan praktek palsu memalsu akan terus berlangsung di tahun-tahun mendatang. (MR)


EmoticonEmoticon